MELAWAN LANUN

Kota-Bunga.net P EMBEBASAN Abu Sayyaf hendaknya tidak mem buat kita lengah dan berlaku lajak. Sikap ini hanya membuat kita si buk menggembungkan dada sera sepuluh sandera- – – ya melupakan fakta bahwa masih ada empat warga negara Indonesia yang disekap kelompok separatis di Filipina selatan itu. Kapal tunda Brahma 12 dan bargas yang ditariknya dibajak kelompok Abu Sayyaf, 25 Maret lalu. Bermuatan 7.500 metrik ton batu bara, kapal itu sedianya akan dilayarkan ke Luzon, Filipina. Di lepas pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, kapal disergap lanun. Pelakunya dipercaya merupakan faksi Al-Habsi Misaya dari milisi Abu Sayyaf—pecahan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), kelompok separatis yang meneken perjanjian damai dengan pemerintah Filipina. Kepada PT Patria Maritime Lines, penyamun meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar. Belum lagi sepuluh sandera pertama dibebaskan, kelompok lain dari milisi yang sama membajak kapal TB Henry dan tongkang Christy. Empat dari sepuluh awak disandera di kawasan yang sama. Menolak membayar tebusan tentu sikap terpuji. Tak mau takluk kepada teror, dunia internasional telah bersepakat tidak meladeni permintaan uang dari lanun mana pun. Tapi fakta di lapangan, tampaknya, berbicara lain. PT Patria Maritime Lines pagi-pagi sudah menyatakan menyiapkan dana untuk membebaskan karyawannya yang diculik. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan uang tebusan merupakan tanggung jawab perusahaan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir pemerintah yang tak mengakui ransom. Koran Manila sejak awal sudah mensinyalir adanya transaksi itu. Kita tentu menyayangkan jika benar sandera dilepas karena tebusan.

Takluk kepada ancaman dapat menyuburkan teror. Kita juga menyayangkan pemerintah Filipina yang tak menguasai medan—sesuatu yang membuat para pembajak leluasa memaksakan kehendak. Saat ini, Kepulauan Sulu dikuasai kelompok separatis meski pemerintah Filipina telah menerjunkan 4.000 personel militer di sana. Dalam sejumlah kontak senjata, korban dari militer Filipina terbukti lebih banyak ketimbang dari pihak pemberontak. Daripada jadi gosip, soal tebusan sebaiknya dibikin terang. Tak ada salahnya mengaku jika ada uang keluar—misalnya dengan bungkus bantuan kemanusiaan. Pemerintah selayaknya tak menutup mata jika ada pihak lain di Indonesia yang membayar. Koordinasi ihwal masalah ini sebaiknya ditingkatkan. Istilah ”diplomasi total” yang digunakan dalam kronologi pembebasan ini hendaknya tidak membuat Republik menjadi satu level dengan gerombolan bersenjata. Diplomasi total yang melibatkan banyak aktor—jika ini yang dimaksud— hanya punya makna positif jika semua elemen yang terlibat berada dalam kendali pemerintah. Ingatlah bahwa tugas belum selesai. Empat sandera menunggu pasukan penyelamat. Penyekapan sandera di kawasan yang lebih terisolasi membuat kerja makin sulit. Pelaku dari faksi yang berbeda membuat negosiator Indonesia tak bisa menggunakan pola lama. Boleh jadi, mereka bahkan harus memulai dari nol. Kesediaan banyak pihak untuk terlibat dalam negosiasi tentu tak ada salahnya. Kita tahu Wakil Presiden Jusuf Kalla menurunkan bekas Duta Besar Indonesia di Rusia, Hamid Awaludin, untuk terlibat. Hamid menggunakan jasa Agus Dwikarna, mantan narapidana terorisme Indonesia yang mendekam di penjara Filipina, untuk membuka komunikasi dengan penculik. Surya Paloh menggunakan Yayasan Sukma—lembaga sosial yang ia dirikan di Aceh pascatsunami. Dua pengurus Yayasan diketahui memiliki akses ke personel Abu Sayyaf. Pemilik kapal memakai jalur Kivlan Zen, yang pernah lama bertugas di Filipina. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Tentara Nasional Indonesia bekerja lewat jalurnya sendiri-sendiri.

Asalkan dikoordinasi dengan rapi, strategi keroyokan semacam ini tentu bagus-bagus saja. Semua punya peran. Tak perlu saling klaim. Komando harus berada di satu tangan. Dalam operasi penyelamatan sepuluh sandera, perihal koordinasi ini sempat jadi omongan. Apalagi belakangan, dalam sesi penjemputan sandera, terkesan ada upaya dari para aktor untuk berebut panggung. Di tingkat internasional, pemerintah tiga negara harus mempererat kerja sama untuk memberantas lanun. Berada di perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, perairan itu merupakan lalu lintas strategis. Kebutuhan batu bara untuk Provinsi Mindanao, misalnya, saat ini dipasok dari Kalimantan. Merompak merupakan tindakan kriminal. Abu Sayyaf dan para sempalannya bukan pejuang agama. Masyarakat selayaknya tidak terkecoh. Membasmi lanun di kawasan itu bukanlah memerangi agama—melainkan membasmi kejahatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *