Penghapus Peta Laju Tembakau bagian 3

”Akhirnya diputuskan judicial review ke Mahkamah Agung,” ujar Tigor. Dalam uji materi ini, pemohon berdalil bahwa peraturan menteri yang hendak menaikkan produksi rokok bertentangan dengan hak untuk hidup sehat yang dilindungi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Peraturan menteri itu, menurut pemohon, juga tak sejalan dengan kebijakan pemerintah lainnya yang berusaha mengendalikan tembakau, misalnya Undang-Undang tentang Cukai. ”Cukai itu pajak dosa, dikenakan pada barang yang perlu diken dalikan,” kata Tigor. ”Kalau tak dikendalikan, akan punya dampak negatif, seperti alkohol.” Sejak menyerahkan berkas permohonan uji materi, Koalisi dan tim pengacara tak pernah mendengar kabar apa pun dari Mahkamah Agung. ”Sidangnya tertutup,” ujar Tigor. Tim pengacara baru tahu nasib permohonan mereka dari situs Mahkamah Agung pada akhir November lalu. Padahal putusan sudah diketuk pada 5 Oktober lalu.

Dalam putusannya, hakim agung H. Yulis, Irfan Fachruddin, dan Is Sudaryono membenarkan argumen pemohon yang menyatakan peraturan menteri bertentangan dengan sejumlah undang-undang dan konvensi internasional. Undang-Undang Cukai, misalnya, menetapkan cukai tertinggi untuk tembakau: 275 persen dari harga jual pabrik atau 57 persen dari harga jual eceran. Itu untuk membatasi peredaran produk yang berdampak negatif bagi kesehatan. Karena itu, kata majelis hakim agung, ”Peraturan menteri itu tidak sah, tidak berlaku umum, dan memerintahkan menteri untuk mencabutnya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *