Penghapus Peta Laju Tembakau Bagian 4

Direktur Jenderal Agro Industri Kementerian Perindustrian Panggah Sutrisno menyatakan pasrah atas putusan Mahkamah Agung. ”Kami sementara ini menerima,” ujarnya Kamis pekan lalu. Sutrisno menyebutkan peraturan menteri itu sudah mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk lapangan kerja, industri tembakau, dan kesehatan. ”Itu juga instrumen pengendalian tembakau.” Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan pemerintah tak punya pilihan selain harus mematuhi putusan judicial review itu. ”Kalau mau melakukan pengendalian, gunakan instrumen lain,” kata Suhadi, Kamis pekan lalu.

Bagi pemohon uji materi, putusan Mahkamah Agung jelas menggembirakan. Menurut Widyastuti Soerojo, putusan itu memberi bukti hukum bahwa kebijakan menteri melanggar hak atas kesehatan yang dilindungi undang-undang. Meski begitu, putusan Mahkamah Agung belum sepenuhnya membuat mereka tenang. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah kini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Secara substansi, Koalisi menilai RUU Pertembakauan sebagai langkah mundur. Rancangan undang-undang itu antara lain akan melonggarkan lagi aturan penjualan rokok, yang telah diperketat Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif tembakau bagi kesehatan.

Widyastuti dan kawan-kawan pun berharap putusan judicial review Mahkamah Agung akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DPR. ”Kalau perlu, pembahasan RUU Pertembakauan tak usah diteruskan,” ujar Widyastuti. Ketua Panitia Kerja DPR untuk RUU Pertembakauan, Firman Subagyo, mengatakan putusan Mahkamah Agung tak akan mempengaruhi langkah DPR. ”Ini undangundang. Berbeda,” kata Firman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *