Penghapus Peta Laju Tembakau

AZAS ngetahui kabar baik itu tak langsung dari Mahkamah Agung. Seorang anggota staf kantor Forum Warga Kota Ja Tigor Nainggolan me- – karta (Fakta), yang rutin memantau situs MA, memberi tahu pengacara publik ini. ”Kasus uji materi kita menang,” kata Tigor menirukan anggota staf yang kegirangan, Selasa pekan lalu. Sekelompok pegiat pengendalian bahaya tembakau di Indonesia mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung pada April lalu.

Mereka menggugat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau 2015-2020. Tigor adalah salah satu dari 15 kuasa hukum dalam permohonan uji materi ini. Dalam aturan yang diteken Menteri Perindustrian Saleh Husin pada 10 Agustus 2015, produksi rokok Indonesia diproyeksikan naik rata-rata 5-7 persen dalam lima tahun.

Pada 2020, produksi rokok diproyeksikan menjadi 524,2 miliar batang, melonjak dari produksi 2015 yang hanya 398,6 miliar batang. Peraturan menteri itu mengejutkan kalangan aktivis yang peduli isu pengendalian tembakau. Koordinator Koalisi Rakyat Bersatu Melawan Kebohongan Industri Rokok, Kartono Mohamad, yang pertama berbagi informasi soal peraturan menteri itu.

”Sangat mengejutkan. Tak ada negara di dunia yang ingin meningkatkan produksi rokok melalui peraturan perundangan,” ujar Widyastuti Soerojo, wakil Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yang mendapat kabar dari Kartono. Menanggapi kebijakan tersebut, kalangan pegiat pengendalian tembakau segera merapatkan barisan. ”Akhir November 2015, kami menggelar rapat,” kata Hery Chariansyah, Direktur Rumah Kajian Advokasi Kerakyatan Indonesia yang juga sekretaris Koalisi Rakyat Bersatu, Kamis pekan lalu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *